Reader Comments

Uang Elektronik Perbankan Tidak Hanya Sebagai Patokan Pemerintah

by rohan rey (2017-10-11)


Pemerintah disuruh buat selalu mendevelop instrumen pembayaran nontunai, dengan tidak terperangkap terhadap duwit elektronik yang selama ini dikuasai perbankan, terlebih buat mengintegrasikan sistem transaksi di sektor transportasi Musa Emyus, Ketua Umum Komunitas Transportasi Indonesia mengungkap bersama bersama selalu meluasnya transaksi nontunai di di dalam sistem transportasi, Komunitas Transportasi Indonesia membawa lima catatan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pihak yang berkepentingan bersama bersama sistem transportasi aman, murah, cepat, serta nyaman Pertama, gerakan pembayaran non tunai sudah dicanangkan oleh Gubernur Bank Indonesia Agus DW. Martowardojo di Jakarta. Gerakan ini memiliki target buatmemudahkan kegiatan perekonomian masyarakat. Namun di di dalam pernyebaran terbarunya, regulator sistem pembayaran, yakni Bank Indonesia, mengenakan ongkos atas kegiatan isi kembali duwit elektronik sehingga gerakan nontunai berpotensi merasakankemunduran Mestinya masyarakat diberikan insentif sehingga gerakan nontunai selalu meluas, bukan membebani pembeli bersama bersama biaya, kata Musa Emyus di di dalam siaran pers Kedua, menaikkan selalu sistem pembayaran nontunai bersama bersama sistem digital seperti yang ditawarkan oleh PT Bimasakti Multi Sinergi dengan progam toko modern fastpay solusi belanja online tanpa transfer yang lebih enteng serta efesien antara lain bersama bersama membuka dapat saja penggunaan sistem pembayaran nontunai tidak cuma yang dikelola oleh perbankan. Pembayaran nontunai bersama bersama penyelenggara fintech pembayaran lokal nonbank merupakan suatu keniscayaan di di dalam sistem transportasi, antara lain bersama bersama teknologi QR quick response code melewati tiap smartphone Ketiga. Pemerintah pusat serta pemerintah DKI Jakarta mesti langsung menerapkan sistem pembayaran nontunai di di dalam rencana transportasi publik terintegrasi, yang mengintegrasikan bus trans Jakarta bersama bersama bus serta angkutan non Transjakarta di begitu banyak ragam tempat di Jakarta. pemakaian sistem transportasi terintegrasi di Jakarta di angkutan non TransJakarta masa ini belum berlangsung bersama bersama baik gara-gara tak sepenuhnya Mengenakan sistem pembayaran nontunai yang terintegrasi antara konsumen, regulator sistem yakni pemerintah DKI Jakarta, serta penyedia angkutan Keempat, penggunaan sistem pembayaran non tunai di di dalam sistem transportasi terintegrasi seharusnya tak berhenti sekadar memiliki target buat efesiensi sistem bisnis, tetapi mesti bertujuan lebih dari itu. Yakni buat mengawasi pemberian subsidi pemerintah DKI Jakarta terhadap seluruh jenis angkutan lazim yang masuk di di dalam sistem transportasi terintegrasi Kelima. di di dalam pelaksanaan sistem transportasi terintegrasi bersama bersama ongkos Rp 5000. per orang per perjalanan, sebagaimana janji Gubernur baru DKI Jakarta Anies Baswedan, Pemda DKI selalu mesti membagikan akses kepada masyarakat miskin yang takmembawa akses perbankan sehingga selalu nikmati fasilitas serta fasilitas transportasi publik. Karena seluruh susunan masyarakat mesti selalu dapat membuka fasilitas transportasi yang nyaman serta aman serta tak mahal gara-gara Perihal itu merupakan hajat hidup masyarakat yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Untuk menelaah potensi pengembangan instrumen nontunai tersebut, KTI menyelenggarakan seminar Hal transaksi nontunai di di dalam transportasi, di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya perguruan tinggi Indonesia, Depok, Jawa Barat. KTI mengundang sebanyak pembicara yakni, Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebagai keynote speaker, serta para pemateri Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Ansyah, praktisi Perbankan Irfan Budiman, pengamat transportasi Izzul Waro, sejarawan UI Bondan Kanumoyoso, serta Sekjen KTI Aully Grashinta Seminar ini diadakan antara lain buat merespons kebijakan pemerintah serta regulator sistem pembayaran Bank Indonesia yang selalu memperluas penggunaan duwit elektronik di di dalam transaksi non tunai di begitu banyak ragam saluran Pada Oktober 2017, transaksi non tunai bersama bersama duwit elektronik perbankan berlaku jalan toll di Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi Jabodetabek. Masih banyak kembali rencana perluasan penggunaan transaksi non tunai bersama bersama duwit elektronik perbankan Transaksi non tunai sebenarnya merupakan suatu keniscayaan di di dalam sistem transportasi yang kekinian. Dengan transaksi nontunai, penyelenggara transportasi serta pembeli akan merasakan sistem transaksi yang lebih laju dari lebih awal. Dalam pertanyaan jalan tol, misalnya, transaksi non tunai seharusnya dapat mengurangi status kemacetan di tiap gerbang ujar Musa Selain itu, penyelenggaraan transaksi nontunai diinginkan dapat menaikkan transparansi keuangan di di dalam pengelolaan transportasi, tercatat pengelolaan keuangan penyedia fasilitas transportasi publik. Karena transaksi nontunai memaksa pencatatan transaksi yang lebih pasti serta menimbulkan seluruh transaksi masuk di di dalam sistem perbankan. dengan tidak transparansi, sistemtransportasi akan selalu dibayang-bayangi inefesiensi yang akan berujung terhadap korupsi serta keliru urus penyelenggaraan transportasi Khusus di Provinsi DKI Jakarta, transaksi nontunai diinginkan tak cuma berlaku di ruas jalan tol, tetapi tercatat di seluruh rute transportasi publik yang di lewati TransJakarta serta angkutan lazim non lainnya. Transaksi nontunai di seluruh ruas transportasi publik ini cuma dapat terselenggara kalau pemerintah DKI Jakarta langsung menerapkan sistem transportasi publik terintegrasi terhadap akhir th. ini, tutur Musa.

baca juga:
https://www.optimativa.com/berita/layanan-uang-elektronik-dari-4-perusahaan-besar-di-hentikan-bi-sementara





 
 
© PAGEPress 2008-2017     -     PAGEPress is a registered trademark property of PAGEPress srl, Italy.     -     VAT: IT02125780185